Berita

Yogyakarta (26/5) – Agile governance merupakan paradigma baru dalam sektor layanan publik yang merujuk pada konsep pemerintahan cergas, tepat dan tanggap dalam mengatasi dinamika yang dihadapi. Salah satu dinamika yang terjadi saat ini adalah pesatnya perkembangan digitalisasi yang berdampak bagi seluruh sektor, termasuk sektor layanan publik pemerintahan. Konsep agility yang berkembang juga berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi layanan pemerintahan. Pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk dapat beradaptasi dan mengadopsi digital guna meningkatkan kualitas layanannya.

Melihat urgensi ini IP UMY sebagai akademisi mengambil andil menjadi katalisator implementasi konsep agility di kancah regional. IP UMY mengawali strateginya melalui pelaksanaan riset studi terkait dengan Agile Governance yang diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan tema variatif yang menjangkau hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pacitan.

Riset ini dilaksanakan pada Kamis (25/5) di wilayah Kantor Pemerintahan Kabupaten Pacitan. Riset ini dilakukan oleh Dosen Ilmu Pemerintahan UMY dalam proses pengambilan data melalui teknik wawancara dan observasi.

Output dari riset yang dilakukan harapannya dapat menjadi bahan rujukan, evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan Konsep Agility dalam layanan publiknya. Selain itu output riset ini juga akan dipublikasi pada jurnal nasional maupun internasional terindeks sinta dan scopus. Publikasi karya ilmiah ini ditujukan untuk menambah wawasan bagi pembaca dari kalangan akademisi maupun umum sekaligus berkontribusi dalam pengembangan kajian teori dan ilmu pengetahuan. (NAH)