Berita

Yogyakarta (10/01) – Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY (Prodi IP UMY) selenggarakan seminar dengan judul “Peran Partai Politik Islam dan Gerakan Civil Society dalam Demikrasi di Indonesia dan Malaysia”. kegiatan ini diselenggarakan secara offline di Ruang Sidang Utama Gedung Ar Fachruddin A Lantai 5 pada hari Rabu, 10 Januari 2024.
Hadir sebagai pemateri merupakan Muhammad Iqbal Q (Pusat Studi Muhammadiyah), Dr. Osman bin MD Rasip (Universiti Malaya, Malaysia) serta Dr. phil Ridho Al-Hamdi, MA (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) dan dimoderatori langsung oleh Anwar Kholid S.IP., M.IP.
Dalam sejarahnya, Partai politik Islam di Indonesia telah aktif dalam partisipasi pemilihan umum dan telah menjadi bagian dari pemerintahan. Partai-partai ini sering menjadi platform untuk menyuarakan kepentingan dan nilai-nilai Islam di ruang politik, sekaligus mendukung demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Anggota partai politik Islam berperan dalam proses legislasi dan seringkali mendukung inisiatif kebijakan yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam atau keadilan sosial.
Tidak hanya partai politik, Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan islam terbesar di Indonesia juga memiliki peran penting dalam gerakan demokrasi di Indonesia. Kontribusi tersebut dimulai dari perumusan ideologi Pancasila hingga pada Era-Reformasi. Dalam konsolidasi demokrasi, muhammadiyah mendukung kerjasama dan partisipasi aktif dengan berbagai pihak dengan prinsip mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Aplikasinya, muhammadiyah memberikan kebebasan kepada warga dan kadernya untuk berpartisipasi dalam peran politik kebangsaan
Tidak berbeda dengan Malaysia, Partai politik Islam aktif dalam politik Malaysia dan juga turut terlibat dalam pemerintahan. Anggota parlemen dari partai politik Islam memiliki peran dalam pembuatan undang-undang dan sering mengadvokasi kebijakan yang sesuai dengan interpretasi Islam mereka. Gerakan civil society terlibat dalam advokasi untuk demokrasi dan tata pemerintahan yang baik di Malaysia, terutama terkait dengan isu-isu korupsi dan ketidaksetaraan. (NBP)