Berita

Yogyakarta (23/12) – Akademisi memiliki peran penting dalam melaksanakan kajian terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan ditengah Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Prodi IP UMY mengikuti kegiatan Simposium Naional Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) yang bertempat di Universitas Muhammadiyah  Cirebon (UMC) pada Selasa, (22/12). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid (Daring dan Luring) dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Simposium tersebut dihadiri oleh seluruh Prodi IP yang berada di Universitas Muhammadiyah diseluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, terdapat penyampaian materi oleh beberapa narasumber seperti Dr. Drs., Mulyadi Malik, M.Si. (Kepala Pusat Pelatihan Pegawai ASN), Prof. Dr. Dyah Mutiarin dan Dr. Hj. Neti Prasetyan, M.Si. (Anggota Komisi 9 DPR RI).

Dr. Hj. Neti Prasetyan, M.Si. Sebagai Anggota Komisi 9 DPR RI menyampaikan terkait dengan dinamika dan pengelolaan Pandemi Covid-19 berdasarkan pengalamannya di ruang legislatif. Ia menyampaikan terdapat beberapa permasalahan didalam mengelola fasilitas kesehatan yang mumpuni ditengah keadaan Pandemi Covid-19.

“Fasilitas pengelolaan kesehatan kita (di daerah pelosok) itu masih belum sama dengan daerah perkotaan. Walaupun anggaran kesehatan besar, tapi perlu untuk meningkatkan fasilitas dan mensejahterakan Tenaga Kesehatan. Bahkan, Ada 50% Puskemas di Wilayah Indonesia Timur dan Papua yang tidak memiliki dokter”. Ungkapnya.

Ibu Neti melanjutkan bahwa setiap kebijakan perlu adanya keseriusan untuk dijalankan melalui political will yang kuat dan kemauan yang besar.

Selanjutnya, Dalam kesempatan ini salah satu Dosen Prodi IP UMY yakni Prof. Dyah Mutiarin atau yang sering disapa sebagai Prof. Arin juga menyampaikan materi terkait dengan transisi pengelolaan Pemerintah ditengah Pandemi Covid-19. Prof. Arin menyampaikan setidaknya terdapat 6  hal yang perlu dijadikan refleksi oleh Pemerintah pada Tahun 2022 yakni Pemulihan Kesehatan Nasional dan Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, Pengentasan Kemiskinan, Inovasi Pelayanan Publik, Akuntabilitas Pemerintah dan Dukungan Masyarakat terhadap Pemerintah.

“Covid-19 ini menyebabkan pecepatan dalam hal penggunaan pelayanan publik khususnya dan urusan-urusan penyelenggaraan pemerintahan baik itu di level pusat atau daerah.” Ujarnya.

Ia juga memberikan pernyataan bahwa pelayanan e-services mulai merebak dalam kurun waktu 1 tahun terakhir terutama sebagai respons ditengah keadaan New Normal. Walaupun seperti itu, Prof. Arin menyarankan agar pemerintah dapat menerapkan dinamisasi pengelolaan (dynamic governance) agar nantinya dapat selalu berkembang dan menjadi agile governance di masa yang akan datang.

“Kami menyarankan agar Pemerintah dapat menerapkan Dynamic Governance yang proyeksi kedepannya nanti akan menjadi Agile Governance” Tutupnya. (ASR)