Berita

Yogyakarta (23/9) – Jelang pesta demokrasi Indonesia pada pemilu dan pilkada 2024, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (IP UMY) terus menggencarkan daya kritisnya melalui pembentuk ruang publik intelektual. Kali ini IP UMY berkolaborasi dengan Yayasan Satunama Yogyakarta yang merupakan organisasi non-pemerintah dengan fokus di bidang pemberdayaan masyarakat melalui advokasi, pendampingan, dan pelatihan.

Adapun salah satu fokus Yayasan Satunama yakni mengembangkan pendidikan politik pada masyarakat untuk mempersiapkan generasi sadar politik. Yayasan ini mewadahi pendidikan politik dengan durasi 8 (delapan) bulan yang dapat diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Sasaran utama pendidikan politik Yayasan Satunama adalah generasi muda mengingat adanya degradasi sadar politik pada generasi millenial atau generasi Y dan generasi Z.

Berangkat dari problematika ini, IP UMY bersama dengan Yayasan Satunama menggadang diskusi publik bertajuk ‘’Pemilu 2024 dan Tantangan  Politisi Muda Indonesia: Regenerasi Politik atau Oligarki Politik?’’. Diskusi publik yang dilaksanakan pada Selasa (26/9) menggiring beberapa narasumber kondang meliputi Direktur Eksekutif Yayasan Satunama Yogyakarta, William E. Alpipidely, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro sekaligus Alumni Sekolah Politisi Muda, Sally Atyasasmi, SKM., MKM., dan Pengamat Politik, Budiman Sudjatmiko, M.A., M.Phil.

Dosen Ilmu Pemerintahan UMY sekaligus Wakil Ketua Dekan Fisipol UMY Bidang Akademik, Dr. Phil Ridho Al-Hamdi, MA., juga berkontribusi aktif dalam diskusi ini sebagai pemateri. Diskusi yang dipandu langsung oleh Seniman, Hendro Plered, diikuti oleh kaum muda dari generasi Y dan Z yang berasal dari Peserta Sekolah Politisi Muda Yayasan Satunama, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY dan para intelektual dari berbagai afiliasi.

Selama proses pemaparan materi berlangsung, terdapat berbagai problematika politik Indonesia yang menjadi tantangan bagi generasi muda untuk berandil didalamnya, salah satunya atmosfer sistem perpolitikan nasional yang tidak inklusif. Sebagaimana hal ini diungkap oleh Sally yang menyebutkan bahwa sistem politik di Indonesia dikenal kental dengan sistem dinasti dan relasi.

‘’Atmosfer politik yang kurang ramah bagi semua kalangan, membuat generasi muda enggan tergabung aktif dalam politik. Seolah-olah politik hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang punya previllege, yang anaknya pejabat, yang punya uang’’, ungkapnya.

Berdasarkan problematika tersebut, ia menyarankan generasi muda untuk dapat menggunakan sarana-prasarananya sebagai kekuatan politiknya. Upaya sederhana yang dapat dilakukan adalah menggunakan media sosial sebagai wadah komunikasi politik dalam menyuarakan gagasan kritis perubahan sistem. (NAH)