Gadang Internasionalisasi Pendidikan, IP UMY Selenggarakan IGoPSS yang Keempat
Yogyakarta (31/7) – Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (IP UMY) telah meneapkan internasionalisasi pendidikan sejak beberapa tahun silam sejak dibentuknya International Program of Governmental Studies (IGOV) atau kelas internasional di bawah naungan IP UMY. IGOV rutin menyelenggarakan International Government and Politics Summer School (IGoPSS) yang didalamnya terisi dengan kegiatan pembelajaran berskala internasional yang diikuti oleh 46 mahasiswa dari berbagai dunia.
IGoPSS dilakukan untuk mempererat sinergitas IP UMY dengan global partner university yang tersebar dengan berbagai negara. Selain itu program ini ditujukan untuk memperkenalkan pembelajaran terkait penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terlebih IP UMY bernaung pada lingkup kajian politik pemerintahan. IGoPSS dilaksanakan mulai Kamis (27/7) hingga Rabu (2/8) secara offline yang menggandeng pemateri kondang dalam bidang politik pemerintahan.
Terdapat beberapa Dosen Ilmu Pemerintahan UMY yang menjadi pemateri pada IGoPSS meliputi Prof. Dr. Dyah Mutiarin, S.IP., M.Si., Dr. Phil. Ridho Al-Hamdi, MA., David Efendi, S.IP., MA., Dr. Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si., Rahmawati Husein, MCP., Ph.D. Pemateri IGoPSS juga diisi oleh dosen dari berbagai lintas program studi, sebagai berikut:
- Reni Budi Setianingrum, S.H., M.Kn., Dosen Program Studi Ilmu Hukum UMY
- Aswad Ishak, S.IP., M.Si, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UMY
- Faris Al Fadhat, S.IP., M.A., P.hD., Dosen Program Studi Hubungan Internasional sekaligus Wakil Rektor Kemahasiswaan dan AIK UMY
- Associate Professor Halimah Binti Abdul, Dekan Departemen Pemerintahan Universiti Utara Malaysia
- Christine B. Tenorio, Intruktur Utama pada Bukidnon Satet University
Melalui program IGoPSS ini diharapakan dapat memperluas pengetahuan mahasiswa baik mahasiswa lokal maupun internasional terkait isu dan kajian politik pemerintahan di Indonesia. Diskusi ini dapat menstimulasi analisis komparatif praktik pemerintahan antar-negara untuk meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan pada negara masing-masing. (NAH)