Prodi IP Selenggarakan Seminar Refleksi Akhir Tahun “Demokrasi DIkebiri, HAM Dihantam, PSN Diidolakan”
Yogyakarta (28-12) – Refleksi akhir tahun merupakan sebuah gekaran resmi yang setiap tahun diadakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Prodi IP UMY). Memasuki akhir tahun 2023 serta menyambut tahun 2024 menjadi menarik untuk dibahas. Kegiatan tersebut diwadahi melalui Seminar Refleksi Akhir Tahun yang bertajuk “Demokrasi DIkebiri, HAM Dihantam, PSN Diidolakan” yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Prodi IP UMY) bersama dengan beberapa stakeholder terkait secara offline berlokasi di Gedung AR Fachrudin B UMY.
Dalam kegiatan refleksi akhir tahun kali ini, Prodi IP UMY menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D, Haris Azhar, S.H., M.A., Dr. phi;. Ridho Al-Hamdi, S.Fil.I., M.A., Prof. Dr. Emil Salim, M.A., Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., David Effendi, S.IP., M.A., serta Nur Wahid Satrio yang terbagi dalam 2 (dua) sesi penyelenggaraan. Sesi pertama dirangkai dalam tema “Pemilu Serentak 2024, Netralitas Milliter dan Peminggiran HAM” dan dilanjutkan dengan sesi kedua dengan tema “Menggugat Proyek Strategis Nasional (PSN) : Evaluasi Multiperspektif”.
Kegiatan diawali dengan Pembicara Utama yakni Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum selaku Ketua PP Muhammadiyah yang menyampaikan Pernyataan Sikap Akhir Tahun yang terdiri dari 6 butir/point penting yang merefleksikan keadaan yang terjadi di Indonesia. Lebih jauh, Ia menjabarkan beberapa point menyangkut demokrasi di Indonesia, Netralitas ASN, TNI serta Polri dalam menghadapi kontestasi politik di 2024, HAM serta kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Selanjutnya, Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D menyampaikan paparannya terkait dengan netralitas TNI-Polri dan Birokrasi dalam rangkaian gelaran pemilu serentak di 2024. Dalam kesempatan ini Prof. Ikrar selaku peneliti senior BRIN turun menyampaikan beberapa temuannya terkait dengan penetrasi politik yang dilakukan menjelang pemilu di 2024. Selain beberapa temuan, Prof Ikrar juga turut menyampaikan beberapa upaya yang dapat dilakukan guna menjaga iklim demokrasi di Indonesia agar dapat kembali pada jalan yang benar.
Menyambung Prof. Emil, Dr. phi;. Ridho Al-Hamdi, S.Fil.I., M.A. yang juga merupakan Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan dan AIK Fisipol UMY turut menyampaikan beberapa hal terkait demokrasi yang berkembang di Indonesia dimulai pada era reformasi hingga saat ini. Tidak hanya itu, Ia juga turut menyampaikan beberapa catatan terkait dengan adanya potensi kecurangan pemilu yang ada di Indonesia dalam gelaran kontestasi politik di 2024.
Selanjutnya dalam sesi kedua, Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. yang juga merupakan Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah menyampaiakan beberapa poin terkait dengan Kajian Hukum dan HAM terkait dengan progress dan proses pembangunan PSN yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia serta beberapa dampak yang turut mengikuti proses pembangunan PSN. Sejalan dengan paparan tersebut, David Effendi, S.IP., M.A., serta Nur Wahid Satrio turut serta menyorot beberapa realitas yang terjadi di lapangan terkait dengan PSN di Indonesia. (NBP)