Berita

Jakarta – Senin, 27 November 2017 Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY mengadakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) guna meninjau langsung lembaga pemerintahan dan aktif dalam mengawal dinamika maupun proses politik pemerintahan. Kali ini diskusi diadakan di Ruang Rapat Sriwijaya, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Perwakilan Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fil.i., MPA dan Sakir, S.I.P., M.I.P selaku pendamping dan dosen mata kuliah Corporate Governance.
Dalam pengantar diskusi Bachtiar S.Fil.i., MPA menyampaikan bahwa pada masa reformasi ini semakin meluapnya dinamika demokratisasi. Selain itu, harapan program studi ilmu pemerintahan untuk dapat menerima beberapa materi dari Kementrian PAN RB dalam mengisi kuliah umum di UMY. Diskusi yang berjalan selama dua jam dengan mengangkat topik Capaian Utama Reformasi Birokrasi menjelaskan beberapa kinerja serta program kerja kementrian PAN-RB.
Tampil sebagai narasumber Pak Herman Suritman selaku Kepala Biro Hukum, Informasi, Komunikasi Publik mengatakan bahwa ternyata ada 2,6 juta generasi millennial yang mendaftarkan diri sebagai ASN. Fenomena yang ada meskipun memang jabatan pemerintah banyak dibenci tetapi banyak juga diinginkan. Terkait dengan penerimaan CPNS ini dikenal dengan PUKA yang dimana banyak terjadi kerapuhan dan ketidakpastian yang terjadi bagi informasi terkait dengan penerimaan CPNS. Sehingga informasi harus disaring agar tepat sasaran dan tidak salah informasi. Selain itu, “Dunia pemerintahan ini sering dikatakan sebagai dunia yang unpredictable. Baik buruknya pemimpin juga akan berpengaruh pada pemerintahan dan juga masyarakatnya karena kuncinya reformasi birokrasi adalah pada pemimpin. Kementrian PAN RB ini roda penggerak dari reformasi birokrasi”, jelas Pak Herman.
Grand design reformasi birokrasi adalah mewujudkan pemerintahan yang masuk dalam kelas dunia (World Class). Kemenpan RB juga menyampaikan 8 area perubahan atau sasaran utama dari reformasi yang ingin dicapai di tahun 2015-2019, diantaranya yaitu Mental Aparatur (Manajemen Perubahan, Culture Seat maupun Mind Seat), Kelembagaan (Right Size, atau biasa disebut dengan tepat ukuran secara efektif serta tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran), Tata Laksana (E-Government sebagai alat untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien), SDM Aparatur (harus memiliki kompetensi dan bekerja tinggi karena ekspektasi masyarakat ini sangat tinggi) dan penataan SDM dimulai dari rekrutmen. Akuntabilitas (sesuatu yang tertib administrasi belum bisa dikatakan akuntabel) hal ini juga harus berorientasi hasil dimana input dan outcomes nya berjalan sinergi contohnya di Kabupaten Banyuwangi dan Kota Bandung. Pengawasan (APIP atau Aparatur Pengawas Instansi Pemerintahan) dan Inspektorat. Peraturan Perundang-Undangan dan yang terakhir adalah Pelayanan Publik.
Pada kesempatan, Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si Menteri PAN RB turut hadir dengan menjelaskan isu yang menjadi komitmen kementrian PAN RB; Pertama, produktifitas ASN agar para pegawai ini mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing untuk menghindari hal-hal unefektif dalam tata laksana pemerintahan. Produktifitas ASN juga telah diwujudkan dengan adanya SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Kedua, organisasi tidak boleh boros atau biasa dikenal sebagai minim fungsi, minim tugas. Ketiga, Sumber Daya Manusia (ASN), memiliki kualitas yang tinggi. Dimana sistem rekrutmen ini menjadi cara untuk memperbaiki kualitas dari ASN yang dimiliki oleh pemerintah. rekruitmen jadi kunci perbaikan sistem pemerintahan negara kita. Kelima, Memperbaiki Pelayanan Publik. Semua harus transparan dan mudah karena pelayanan publik itu akan diberikan kepada masyarakat sehingga ASN harus memiliki sifat hospitality atau sifat untuk melayani. Mengakhiri sesi diskusi Menteri PAN RB menyampaikan nasehat bagi mahasiswa “Jika mau kaya jangan menjadi ASN maka jadilah Wirausaha”.