Berita

Muhammadiyah (bukan) Bagian dari Keistimewaan DIY David Efendi*  Tahun tahun antara 2009-2011 ada narasi yang cukup kuat bagaimana Muhammadiyah dilibatkan dalam diskursus keistimewaan DI Yogyakarta. Konon, sejarahlah yang menjadikan Muhammadiyah menjadi bagian dari Keistimewaan Yogyakarta tak terelakkan. Sebagaimana catatan sejarah, Muhammadiyah dan Keraton Kasultanan Yogyakarta mempunyai kedekatan istimewa yaitu keberadaan komunitas Muhammadiyah yang berada di

Oleh: David Efendi Dosen IP-UMY Wakil Ketua LHKP PW Muhammadiyah DIY Muhammadiyah diakui Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai salah satu dari empat Pilar Keistimewaan DI Yogyakarta, namun secara konsepsional dalam berbagai naskah Keistimewaan, nomenklatur Muhammadiyah sering dilupakan.  Entah siapa yang harus bertanggungjawab, dalam berbagai naskah akademik UUKY dan raperdais tidak muncul peran kesejarahan Muhammadiyah. Problem

Nilai MKOP kelas A-B-C-D-IGOV Pengampu Dr. Dyah Mutiarin, S.IP., M.Si dapat di unduh pada link berikut MONITORING-A-B-C-D-IGOV-2016 Batas konfirmasi nilai tanggal 01 Juli 2016 pukul 10.30 WIB

Sebagian besar kasus korupsi di Indonesia adalah terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada tahun 2014-2015 KPK menerima 12.693 pengaduan soal pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa yang mendominasi kasus korupsi. Oleh karena itu, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengadakan

Nilai PSOTK 2016_Dr. Ulung Pribadi, M.Si / Sakir. MIP

Potensi yang ada pada diri tiap mahasiswa, belum tentu hanya dapat dilihat dari aktivitas di kampus (proses belajar mengajar). Namun potensi dapat timbul ataupun terlihat justeru ketika ada aktivitas di luar kampus (outdoor). Baik potensi tersebut berkaitan dengan kinerja individu maupun kinerja team. Selain potensi, kelemahan pada individu mahasiswa juga dapat terlihat ketika terjun di

Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Komap) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengadakan kunjungan ke kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus berdiskusi dengan Wakil Ketua DPRD DIY. Kunjungan yang merupakan rangkaian dari acara Government Tour ini untuk berdialog seputar permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat Yogyakarta seperti persoalan jalur Transjogja, maraknya transportasi daring, perlindungan pasar tradisional, pengadaan ruang terbuka biru,

Kebijakan publik merupakan keputusan yg mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan. Kebijakan Publik/Pembangunan pada dasarnya berorientasi pada pemecahan masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu kebijakan publik dapat dikatakan berperan sebagai problem solver. Dalam konteks ini kebijakan publik

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan Workshop Pembahasan Program Kerjasama. Workshop dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2016 di Ruang Rapat Direktur Pascasarjana UMY. Workshop ini merupakan tindaklanjut dari MoU antara LKPP dengan UMY yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2016. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan

Kota Kupang—Dua Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yaitu David Efendi dan Suswanta pekan ini mengadakan penelitian di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT. Penelitian dengan tema kehidupan multikulturalisme di Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini diselenggerakan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) dan metode wawancara mendalam. FGD yang dilaksanakan pada 29-30 Maret 2016 ini dengan dua