Workshop Pembahasan Program Kerjasama LKPP dan IP UMY

April 6, 2016, oleh: superadmin

20160331_130931Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan Workshop Pembahasan Program Kerjasama. Workshop dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2016 di Ruang Rapat Direktur Pascasarjana UMY. Workshop ini merupakan tindaklanjut dari MoU antara LKPP dengan UMY yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2016. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama dalam melaksanakan pengembangan, pendidikan, pelatihan, pertukaran data dan informasi, serta pengabdian pada masyarakat mengenai pengadaan barang/jasa. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Ir. Tatang Rustandar Wiraatmadja, selaku Direktur Pelatihan Kompetensi LKPP “Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang membutuhkan komitmen dari penyelenggaran pemerintah. Maka dari itu, kami menjalin kerjasama dengan UMY khususnya Prodi Ilmu Pemerintah bermaksud untuk pengembangan, pendidikan, pelatihan, petukaran data dan informasi, serta pengabdian masyarakat menganai pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan harapan kedepannya pengadaan barang jasa pemerintah lebih transparan lagi” ungkapnya.

IMG_2672Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia merupakan aktivitas yang sangat riskan terjadinya korupsi. Kasus korupsi di Indonesia hampir 70% merupakan kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengadaan barang dan jasa pemerintah ditingkat desa merupakan hal yang sangat strategis. Hal tersebut dapat menjadi peluang bahkan acaman bagi aparat desa dalam melakukan pengadaan barang/jasa. Maka dari itu, dengan adanya kerjasama ini, Prodi Ilmu Pemerintahan UMY bertujuan menjadi Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si, selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UMY “Lahirnya UU Desa, menuntut Pemerintah Desa memiliki kompetensi dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. Maka dari itu, Prodi Ilmu Pemerintahan UMY bertujuan menjadi Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia” ungkapnya. (Sakir)