Berita

Bantul – Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menerima kunjungan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Ciamis, Jawa Barat pada hari Kamis, 07 Desember 2017. Program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Aan Sihabudin, S.H., S.IP., M.Si diterima langsung oleh Dekan Fisipol UMY Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UMY Dr. Muchammad Zaenuri, M.Si, Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan, dosen dan jajaran pimpinan Fakultas dan Prodi Ilmu Pemerintahan UMY. Tujuan kunjungan ini adalah untuk melakukan penandatanganan MoU antara UMY dan program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh. Melalui kerjasama ini diharapkan memberikan manfaat bagi kedua universitas dalam mengamalkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang termaktub di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Acara yang diselenggarakan di ruang Amphiteater Gedung Pascasarjana lantai 4 kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta banyak membicarakan dan berdiskusi tentang bagaimana hubungan kerjasama kedua Universitas kedepannya, dan dalam pertemuan ini pula dapat memupuk silaturahmi. Dalam sambutannya Dekan Fisip Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Aan Sihabudin, S.H. memberikan ucapan terimakasih sebesar besarnya kepada UMY karena telah menerima kunjungan sebanyak 163 mahasiswa dan 7 dosen pembimbing dari Universitas Galuh. Adanya MoU ini kedepannya dapat meningkatkan penelitian dan pengembangan mahasiswa, Universitas Galuh bisa banyak belajar dengan UMY. “Harapannya MoU ini bukan formalitas hanya hitam diatas putih saja, namun mampu direalisasikan kedalam langkah yang nyata”, ujar dekan fisip Universitas Galuh tersebut.
Mengawali pembukaan acara seminar nasional Dr. Titin Purwaningsih menegaskan tentunya MoU tidak sebatas selesai dengan penandatangangan namun perlu di realisasi oleh program Ilmu Pemerintahan. Nantinya mahasiswa dapat belajar dengan mengirimkan utusan, atau program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh  dapat mengirmkan mahasiswanya agar dapat menimba ilmu di UMY, seperti melanjutkan studi di program magister Ilmu Pemerintahan UMY yang telah terakreditasi A.
Seminar nasional mengangkat tema Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Desa. Tampil sebagai pembicara Dr. Dyah Mutiarin, M.Si dan Dr. (Cand) Suswanta, M.Si dipandu langsung oleh Muhammad Eko Armojo, S.IP., M.IP. selaku moderator. Dr. Dyah Mutiarin dalam pemparannya mengupas tentang Inovasi Tata Kelola Keuangan Desa. Telah menjadi kekhawatiran saat ini adanya kebijakan dana desa adalah kasus penyelewengan dan penyimpangan pengelolaannya. Dengan uang yang banyak tentu sebagian aparatur desa bingung bahkan khwatir memakainya. Masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan seperti, belum tuntasnya pengadaan sarana fisik oleh pihak ketiga dan tidak adanya bukti yang konkrit penggunaan dana desa. Bisa diibaratkan “Terbiasa dengan dompet yang kecil namun saat ini diberi dana yang besar, gugup dan gagap. Peran penting BPD dan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa sebagai unsur internal dibutuhkan”, jelas Dr. Dyah Mutiarin.
Sekarang situasi tidak lagi seperti dulu, yang menggunakan hardcopy. Saat ini semuanya serba online, dimanapun kita dapat mengurus surat dan kabar. Teknologi informasi memungkinkan inserting sistem pada pengelolaan desa hingga pada tahap pengelolaan keuangan desa adanya website dan berbasis aplikasi. Perubahan dalam sistem keuangan desa dengan diluncurkan sistem keuangan desa seperti Siskeudes dan Media Government (E-Government) sekarang bukan lagi pilihan tapi sudah menjadi kebutuhan untuk menunjang sistem keuangan desa yang baik, yaitu transparan, partisipatif, tertib (mengacu pada regulasi) dan akuntabel. Namun, tantangannya tidak semua desa memiliki sumberdaya manusia yang memadai (skill teknologi).
Pembicara kedua Dr. (Cand) Suswanta, M.Si lebih banyak membahas inovasi desa dengan topik diskusi Inovasi Dari Desa Untuk Membangun Indonesia. Dr. (Cand) Suswanta menjelaskan peluang yang yang diberikan dari undang-uandang desa, adalah desa diberi kesempatan untuk mengelola daerahnya ditunjang dengan jumlah dana desa yang relatif banyak. Tantangannya desa tentu harus mampu mengelola dana yang besar dengan akuntabel dan profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hari ini ada sistem dan struktur yang mendukung desa untuk berkembang, ada faktor penting lainnya yang mendukung itu yaitu aparatur dan elit desa. Perlu diperhatikan beberapa kasus desa tidak berani menggunakan dana desa karena regulasi belum turun dari pemerintah pusat, tentu itu berimplikasi dengan tidak optimalnya pembangunan dan penggunaan dana desa. Ketika dana desa tidak terpakai karena kepala desa takut berinovasi sendiri tanpa melalui pedoman dasar hukum yang legal maka aktifitas ekonomi dan pembanguan fisik desa tidak berjalan sebagaimana semestinya.