Minimnya peran perempuan dalam panggung politik serta pemerintahan Indonesia masih menjadi isu yang hangat untuk dikaji. Representasi perempuan dipercaya mampu membawa kebijakan yang menguntungkan, mengadvokasi dan mewakili kebutuhan wanita. Sejauh ini kuota 30% pada kursi parlemen bagi perempuan belum tercapai (tirto.id). Sedangkan www.cnnindonesia.com merilis temuan bahwa hasil pemilu legislatif 2014 lalu menunjukkan persentase keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah, yakni DPR 17,3 persen dan DPD 25,76 persen. Persentase tersebut mengalami penurunaan. Pada Pemilu legislatif 2009 lalu, keterwakilan perempuan di legislatif; DPR 18,2 persen dan DPD 27 persen.

Lalu bagaimana peran dan posisi perempuan dalam politik hingga pembangunan di Negara Thailand ?. Pagi ini Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY dan International Program of International Relations (IPIREL) bersama Khon Kaen University (KKU) menggelar diskusi dengan topik Women’s Role in Indonesia & Thailand Parliaments” (14/08/18). Mengundang Miss. Pornsan Piyanantisak (KKU) dan Dr. Nur Azizah (Ketua Prodi Hubungan Internasional) sebagai pembicara.

Miss. Pornsan menerangkan prihal “Wanita Di Thailand: Status, Peran, dan Hak” bahwasannya Sebelum Konstitusi 1997, perempuan tidak dapat menduduki kursi di Parlemen Thailand. Pada tahun 1997, perempuan hanya menduduki 6 persen kursi di parlemen. Angka ini tetap stabil selama beberapa tahun, sampai perlahan-lahan meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Dr. Nur Azizah memaparkan “Women’s Role in Perliament”, lebih jelasnya beliau menyuguhkan komparasi perkembangan keterwakilan perempuan antara Indonesia-Thailand. Selanjutnya dampak desentralisai memberikan perubahan besar bagi kebijakan tiap lokal daerah dan propinsi. Bahkan tiap provinsi dituntut untuk menyusun kebijakan yang sejalan dengan isu perempuan. Sehingga, keterwakilan perempuan pada setiap partai di Indonesia untuk maju menduduki kursi parlemen sangat krusial.

(Selasa, 14 Agustus 2018/09.00-12.00 WIB)

Berita dan Foto: Rido Argo Mukti