Berita

Rabu (21/11) Laboratorium Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengadakan Seminar Nasional Peluang Profesi Pengadaan Barang dan Jasa.
Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung K.H. Ibrahim E.6 Lantai 5 Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, perwakilan dari Desa Mitra, dan Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UMY.
Dalam sambutannya Wakil Rektor III Bidang Sumberdaya Keuangan dan Aset UMY Dr. Suryo Pratolo, SE, M.SI., Ak., CA., AAP-A memaparkan bahwa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih atau Good Governance maka harus membelanjakan anggaran dengan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran salah satunya adalah dengan pengadaan barang dan jasa.
“Jika di Pemerintahan ada Good Govenance maka di Universitas ada Good University Governance, oleh karena itu UMY Khususnya melalui Wakil Rektor III Bidang Sumberdaya Keuangan dan Aset beserta jajaran akan selalu mengupayakan efektifitas dalam penggunaan anggaran terutama dalam pengadaan barang dan jasa” ujar Suryo Pratolo.
Hadir sebagai pembicara utama pada kesempatan kali ini yaitu Dr. Salusra Widya, MA Deputi Bidang Pengembangan dan Strategi Kebijakan, Dr. Robin Asad Suryo, MA Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM, Suharti, S.Pd., M.Si Kepala Pusdiklat Pengadaan Barang dan Jasa, serta Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Internasional UMY.
Robin Asad Suryo mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah memasuki era digital, dimana sebagian besar aktifitasnya menggunakan teknologi informasi untuk merubah peran dan kompetensi profesi yang memiliki inovasi, kolaborasi, dan analitik data. “Tantangan utama kita saat ini dan masa yang akan datang adalah terkait dengan kualitas data, untuk itu kita perlu membutuhkan orang-orang yang menguasasi teknologi informasi dan big data” terang Robin.
Pada kesempatan berikutnya Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc memaparkan hasil penelitiannya pada tahun 2013. “Ada dua hal yang menjadi tantangan dunia PBJ yaitu fragmentasi atau desentralisasi serta masuknya kepentingan politik. Keduanya, menjadikan proses pengadaan barang dan jasa menjadi rawan korupsi serta suap”, ungkapnya. (Faisal/Andrean).
 
Berita Terkait: