Berita

Rabu 16 Maret 2016, Pukul 15.00 WIB bertempat di Loby Fisipol, Komunitas Kajian Pemerintahan (KKP) kembali melaksanakan diskusi terbuka bertajuk Ekonomi Politik Pertumbuhan Properti di Yogyakarta. Diskusi yang dihadiri oleh dua pembicara yaitu Dodo Putra Bangsa (Aktivis Masyarakat Berdaya) dan Eko Priyo Purnomo (Dosen IP UMY) ini hendak memotret pertarungan kepentingan politik dan ekonomi dari menjamurnya pertumbuhan hotel, apartemen, dan perumahan modern di Yogyakarta yang menjadi perbincangan publik khususnya di tengah masyarakat Yogyakarta saat ini.

Diskusi diawali dengan penuturan pengalaman Dodo Putra Bangsa, yang beberapa waktu lalu juga melakukan aksi mandi tanah di depan Fave Hotel, dalam melakukan advokasi bagi masyarakat Miliran yang mengalami kekeringan pasca dibangunnya Fave Hotel. Advokasi yang dilakukannya membuahkan hasil dengan ditutupnya Fave Hotel yang terbukti belum melakukan uji pumping test sebelum proses pembangunan.

Eko Priyo Purnomo menambahkan bahwa pertumbuhan properti yang terjadi di Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari fenomena ekonomi politik dan ekologi politik. Kapital yang bergerak di Yogyakarta sangat luar biasa sehingga membuat Yogyakarta mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat salah satunya properti. Selain itu kapital sosial yang tinggi menjadikan Yogyakarta sebagai daerah yang nyaman untuk dijadikan tujuan hidup sehingga permintaan akan properti tidak pernah berakhir. Salah satu instrumen yang perlu diawasi untuk mengelola pertumbuhan properti adalah seberapa besar dari anggaran Dana Keistimewaan dialokasikan untuk konservasi lingkungan.

Dalam kesempatan ini hadir pula Komunitas Jogja Ora Didol dan Komunitas Warga Berdaya yang juga menceritakan perjuangan-perjuangan dalam mengadvokasi masyarakat terdampak pembangunan properti di Jogja. Selain itu, Elanto (Penggerak Jogja Ora Didol) juga mengajak para mahasiswa UMY untuk tidak hanya mengambil manfaat dari nikmatnya hidup di Yogyakarta namun seharusnya juga ikut serta memperjuangkan kepentingan masyarakat Yogyakarta sehingga tidak kehilangan karakter aslinya karena masifnya pertumbuhan properti.

Akhir dari diskusi yang dimoderatori oleh Asmarawati H (dosen IP UMY)  ini ditutup dengan tiga keseimpulan utama yaitu: Pertama, untuk melindungi kepentingan masyarakat atas dampak negatif pertumbuhan properti di Yogyakarta perlu dibangun gerakan bersama berjejaring sehingga keberhasilan dalam mengintervensi kebijakan pemerintah atas pertumbuhan properti dapat menemui keberhasilan sebagaimana keberhasilan advokasi warga Miliran melawan Fave Hotel. Kedua, perlu adanya edukasi bagi para pendatang ke Yogyakarta maupun kepada masyarakat untuk lebih melindungi kearifan lokal masyarakat Yogyakarta. Ketiga, bahwa kepedulian dan perat serta mahasiswa dan masyarakat sangat penting dan di tunggu untuk melindungi kepentingan masyarakat Yogyakarta atas dampak pembangunan properti yang pesat di Yogyakarta. (Tfn)