Yogyakarta – Senin 23/7/19 Bertempat di kampus terpadu Universitas Muhammdiyah Yogyakarta (UMY), rangkaian kegiatan Summer School dilaksanakan. Bertempat di Ruang Kuliah 311 Pasca Sarjana Lantai 3 UMY, kegiatan tersebut diikuti oleh 15 peserta dan 2 diantaranya adalah mahasiswa Universitas Utara Malaysia. Kegiatan hari ke 2 ini di hadiri langsung oleh Direktur International Program of Government
Yogyakarta – Senin 22/7/19 Bertempat di kampus terpadu Universitas Muhammdiyah Yogyakarta, Gedung KH. Ibrahim lt.5 pembukaan UMY Summer School dilaksanakan, ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Internasional Prof. Dr. Achmad Nurmandi,. M.Sc. kegiatan tersebut resmi dibuka. Pembukaan tersebut dihadiri oleh 162 peserta yang terdiri dari 25 negara berbeda yang tersebar
Yogyakarta, 17 Juli 2019- Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengadakan Workshop dan sosialisasi sertifikasi ASEAN University Network (AUN) Quality Assurance (QA). AUN-QA merupakan sebuah organisasi universitas di negara-negara ASEAN. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas standar universitas di ASEAN. Dalam rangka tersebut, Prodi Ilmu Pemerintahan menyiapkan diri untuk dapat dinilai dan dinyatakan
BANTUL – Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menjadi percontohan bagi Prodi serupa dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, terutama dalam mengelola kelas internasional. Prodi IP Unismuh Makassar melakukan benchmarking ke prodi IP UMY pada Senin (15/7) lalu. Acara tersebut berlangsung di Gedung KH Ibrahim lantai 5. Dalam acara tersebut Unismu Makassar mengirimkan 50 delegasi
BANTUL – Program studi (prodi) Ilmu Pemerintahan UMY yang memiliki Laboratorium IP menjadi jujugan Prodi IP UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi untuk melakukan studi kunjungan, Kamis (4/7) lalu. Sekretaris Prodi IP UIN Jambi Tri Endah menjelaskan, kunjungan yang dilakukan 52 mahasiswanya sekaligus untuk praktikum. Tujuannya, untuk menambah keilmuan dan wawasan akademik. Pihaknya mengaku memilih UMY
RIDHO AL-HAMDI Direktur International Program of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Politic; Who Gets What, When, and How, demikian judul buku Harold Lasswell, ilmuwan politik Amerika Serikat(AS), yang pernah terbit tahun 1936. Dalam bahasa sederhana, no free lunch, tidak ada makan siang gratis dalam bahasa politik kekuasaan. Itu yang sedang terjadi akhir-akhir ini
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyelenggarakan ujian skripsi pada tanggal 11-12 Juli 2019 bertempat di Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY. Ujian Skripsi kali ini diikuti sebanyak 24 Mahasiswa tingkat akhir. Skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah, sesuai dengan bidang ilmunya. Mahasiswa
Yogyakarta (08/7) Ilmu Pemerintahan UMY dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengadakan Rapat Koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bertempat di Ruang Sidang Fisipol, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kegiatan tersebut dimulai dari pukul 09:00 s/d 11:00 WIB. Rapat Koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Dr. Titin Purwaningsih., S.IP., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Yogyakarta, 4 Juni 2019- Laboratorium Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menerima kunjungan dari Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi bertempat di Ruang Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY. Kunjungan tersebut dimulai pukul 08.00-11.00 WIB yang diikuti oleh 52 mahasiswa. Tujuan kunjungan tersebut adalah melaksanakan kegiatan Praktikum Mata Kuliah Sistem Politik dan Kepartaian
RIDHO AL-HAMDI Analisis Politik, Sekertaris Kelas Internasional Prodi Ilmu Pemerintahan Dengan segala otoritas yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi (MK) pada kamis malam, 27 Juni menolak seluruh gugatan pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Alhasil keputusan MK memenangkan Joko Widodo-Ma`ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024. Keputusan MK bersifat final dan mengikat. Karena itulah, Prabowo Sandi menghormati keputusan