Berita

Yogyakarta – Sabtu (13/10) Focus Group Discussion (FGD) “Penyelesaian Alternatif Sengketa Pemilu” kegiatan tersebut diinisiasi oleh Komunitas Independen Sadar Pemilu (KISP) bekerjasama dengan Laboratorium Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Lab. IP UMY).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengungkap isu-isu yang akan muncul dalam Pemilu yang akan di gelar tahun 2019 baik pemilihan Presiden maupun legislatif. Perwakilan Bawaslu Kota Yogyakarta menyambut baik kegiatan tersebut, tak hanya Bawaslu Kota yang ikut berpartisipasi, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo juga ikut dalam FGD tersebut.
Fokus utamanya adalah membahas bagaimana penyelesaian Konflik yang pasti terjadi saat pemilihan umum digelar, “karena tidak mungkin tidak ada permasalahan yang berujung pada sengketa pada setiap pemilu, karena sejatinya Pemilu itu sendiri adalah Konflik”, Ujar mantan Bawaslu-RI periode 2008-2012 Bambang Cahya Eka Widodo, S.IP., M.Si. Sekaigus pemantik dalam diskusi tersebut.
Konflik dalam Pemilu tidak bisa kita hindari namun meminimalisir konflik dengan persiapan yang matang dari KPU dan jajaran terkait adalah tindakan yang benar karena penyelsaian konflik dengan baik juga menjadi cerminan kualitas demokrasi di Indonesia. “ Ujar Dekan Fisipol UMY Dr. Titin Purwaningsih, M.Si dalam sambutannya.
Fairuz Artha menambahkan bahwa sengketa pemilu itu harus segera diatasi oleh penyelenggara Pemilu maupun masyarakat. Hal itu harus dilakukan karena menyangkut jaminan setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu yang harus sesuai dengan kerangka hukum; menyangkut perlindungan atau memulihkan hak pilih masyarakat; dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pelanggaran hak suara yang dimiliki masyarakat benar adanya.
Solusi-solusi terbaik yang dihasilkan dri FGD tersebut diharapkan dapat diadopsi oleh KPU dan BAWASLU dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang terjadi khususnya di Provinsi D.I Yogyakarta. (Azka).