Bahas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, IP UMY dan LKPP RI Tingkatkan Kerjasama

July 13, 2018, oleh: superadmin


Jakarta (12/07) Rencana Tindak Lanjut MoU antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Progam Studi Ilmu Pemerintahan (IP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) berlangsung di Kantor LKPP yang terletak di Kuningan Jakarta Selatan. Dr Muchammad Zaenuri M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY yang didampingi oleh Muhammad Eko Atmojo S.IP,. M.IP sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY menyampaikan beberapa hal penting mengenai rencana tidak lanjut yang akan dilakukan anatara kedua belah pihak, antara lain mengenai penyusunan materi atau bahan ajar serta mekanisme yang akan dilakukan, mengingat di Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY ada mata kuliah yang khusus mengkaji  mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang akan ditempuh  mahasiswa pada semester ke empat.
‘’Selain menjalin kembali silahturahmi yang sempat terputus dua tahun lalu, kedatangan kami kali ini juga meminta agar kegiatan yang bisa dilakukan antara LKPP dan IP UMY dapat ditingkatkan lagi, seperti melakukan kuliah umum, atau ada Sumberdaya yang dari LKPP yang bisa mengajar atau mengisi sesi praktikum dan juga jika memungkinkan ada mahasiswa IP UMY yang dapat magang di LKPP’’ Pungkas Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Tersebut (Kuningan 12/07)
Niat baik tersebut disambut baik oleh Ibu Suharti selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada saat itu berkesempatan  secara langsung juga menyambut kedatangan rombongan dari IP UMY.  Beliau menuturkan bahwah ‘’ Kegiatan seperti ini memang sudah lama kami tunggu karena memang kita sudah mempunyai MoU bahkan MoA namun karena berbagai kendala memang akhirnya rencana tersebut belum bisa kita tindaklanjuti.  Intensitas kerjasama juga harus ditingkatkan mengingat setiap dua tahun sekali pasti ada revisi dari Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Pengadaan Barang dan Jasa dan untuk Perpres terbaru yaitu Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan’’ Ujar beliau.
Agenda penting lainnya juga disampaikan oleh Sakir S.IP,. M.IP menurutnya selain beberapa hal penting tersebut, IP UMY dibawah naungan LKPP diharapkan dapat menjadi pusat kajian  mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sehingga beberapa agenda yang ada di Program Studi IP UMY dapat diarahkan ke kajian yang membahas Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah baik itu penelitian mahasiswa ataupun dosen dan juga pengabdian kepada masyarakat’’ Ujar Koordinator Laboratorium IP UMY. (Ab/Faisal)