Kuliah Umum Evaluasi Dana Keistimewaan DIY

Kuliah Umum Evaluasi Dana Keistimewaan DIY

June 30, 2016, oleh: superadmin

Pada tanggal 21 Mei 2016 kemarin, Jurusan Ilmu Pemerintahan mengadakan kunjungan ke Bappeda. Kuliah umum ini diselenggarakan oleh jurusan Ilmu Pemerintahan, UMY dengan dosen pengampu yaitu David Efendi, M.A dengan narasumber dari kepala Bappeda DIY, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si guna menambah pengetahuan tentang proses evaluasi pendanaan di suatu daerah terutama Bappeda DIY, dengan diselenggarakannya

Muhammadiyah (bukan) Bagian dari Keistimewaan DIY

June 30, 2016, oleh: superadmin

Muhammadiyah (bukan) Bagian dari Keistimewaan DIY David Efendi*  Tahun tahun antara 2009-2011 ada narasi yang cukup kuat bagaimana Muhammadiyah dilibatkan dalam diskursus keistimewaan DI Yogyakarta. Konon, sejarahlah yang menjadikan Muhammadiyah menjadi bagian dari Keistimewaan Yogyakarta tak terelakkan. Sebagaimana catatan sejarah, Muhammadiyah dan Keraton Kasultanan Yogyakarta mempunyai kedekatan istimewa yaitu keberadaan komunitas Muhammadiyah yang berada di

Pilar Keistimewaan Yang Dilupakan

June 30, 2016, oleh: superadmin

Oleh: David Efendi Dosen IP-UMY Wakil Ketua LHKP PW Muhammadiyah DIY Muhammadiyah diakui Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai salah satu dari empat Pilar Keistimewaan DI Yogyakarta, namun secara konsepsional dalam berbagai naskah Keistimewaan, nomenklatur Muhammadiyah sering dilupakan.  Entah siapa yang harus bertanggungjawab, dalam berbagai naskah akademik UUKY dan raperdais tidak muncul peran kesejarahan Muhammadiyah. Problem

Nilai MKOP 2016

June 30, 2016, oleh: superadmin

Nilai MKOP kelas A-B-C-D-IGOV Pengampu Dr. Dyah Mutiarin, S.IP., M.Si dapat di unduh pada link berikut MONITORING-A-B-C-D-IGOV-2016 Batas konfirmasi nilai tanggal 01 Juli 2016 pukul 10.30 WIB

Workshop Kerjasama LKPP dan IP UMY

June 28, 2016, oleh: superadmin

Sebagian besar kasus korupsi di Indonesia adalah terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada tahun 2014-2015 KPK menerima 12.693 pengaduan soal pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa yang mendominasi kasus korupsi. Oleh karena itu, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengadakan